TUGAS POKOK

BKAD Kota Bandar Lampung melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKAD Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

• Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah.
• Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
• Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
• Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkupnya.
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VISI Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta visi dan misi Walikota, maka visi BKAD Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Pernyataan Visi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel artinya bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bandar lampung harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Kota Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman,Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasisekonomi Kerakyatan.

MISI

• Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran serta Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional.
• Meningkatkan kinerja perencanaan dan Penganggaran APBD
• Mewujudkan Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien.
• Mewujudkan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
• Mewujudkan penatausahaan dan pemanfaatan aset yang tertib dan akurat.
• Mengembangkan kapasitas pendukung sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
• Mengembangkan kapasitas pendukung sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.

TUJUAN Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka BKAD Kota Bandar Lampung menetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai sebagai berikut :

• Meningkatnya mutu layanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.
• Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran sesuai dengan jadwal waktu dan ketentuan yang berlaku.
• Penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
• Terwujudnya laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
• Meningkatnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.
• Terwujudnya Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berbasis teknologi dan informasi.

SASARAN Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

• Terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
• Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan SDM yang kompeten sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.
• Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kualitas APBD serta terlaksananya APBD yang sesuai peraturan perundang-undangan.
• Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Kas Yang Sehat.
• Tertibnya pelaksanaan APBD yang sesuai peraturan Perundang-undangan.
• Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji pegawai.
• Optimalisasi pengelolaan kas yang efektif dan efisen.
• Terwujudnya manajemen kas daerah yang tertib.
• Tersajinya laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
• Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
• Pemanfaatan dan pengamanan aset daerah serta penyelesaian kasus aset daerah.
• Terpeliharanya Sistem dan Data Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.